UU ITE

Ada Apa Dengan UU ITE: Sebuah Panduan

Jadi beberapa waktu lalu, beberapa teman dari sebuah Forum yang prihatin pada isu Demokrasi Digital menyuarakan kepiluan hati mereka bahwa sudah ada 64 orang yang dikriminalisasikan akibat UU ITE Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Ga familiar? Oke, ini cuplikannya:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Hoahm… mengcopasnya saja membosankan. Lebih membosankan lagi sebenernya ini bukan hal baru. popularitas munculnya keyword “uu ite”dalam google trends sejak april 2008. Tapi lumayan bahwa ada 74 orang yang ditahan akibat undang undang ite. Ini membuat satu anggota bersikeras untuk menghapuskan UU ITE terutama pasal 27 ayat 3 itu. Menurut orang ini pasal tersebut digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai upaya kontrol. Lalu ia mulai berbicara aksi dan mengerahkan graphic designer dan celebtweet 45b6f0a03a3f1e0a9222c54f49ae2bcf zzzzzzzzzzzzzzzz………..

WEITssssSS! Maaf ketiduran. Terakhir yang saya dengar adalah semua ini konstipasi — ngga serius dia bilangnya konstipasi bukan konspirasi. Lalu saya berpikir kapan terakhir saya makan diatabs. Saya merasa selalu menjadi masalah pada saat masalah dihadapi dengan emosional. Apalagi membahas sebuah undang-undang tanpa menghadirkan undang-undang tersebut pada saat pembahasan, tidak berbeda dengan ibu-ibu arisan menentukan kesimpulan melalui gosip.

Bicara soal gosip ada juga isu mengenai uu yang mengatur IP sebagai sumber daya terbatas dan DNS. Saya pribadi tidak merasa terlalu nyaman saat lembaga yang ditugasi negara untuk mengelola domain saja bisa diretas oleh sekelompok hacker asal pakistan. Ini pathetic dan menambah pembenaran bahwa pengelolaan teknologi informasi perlu dijauhkan dari negara dan dikelola secara profesional. Benar-benar profesional.

Tapi dalam hal penghilangan pasal mungkin gegabah, pengaturan pencemaran nama baik apabila kita pikir-pikir mungkin dapat diaplikasikan kepada misalnya cyberbullying, atau teror melalui media sosial yang sungguh-sungguh berpotensi mencelakai — mendorong seseorang bunuh diri misalnya.

Revisi dari UU ITE itu perlu tapi mungkin tidak seekstrim yang kita bayangkan, berita terkini mengindikasikan bahwa RUU ITE memang akan direvisi, namun kita akan baru melihat hasilnya akhir 2015 ini, paling tidak itu menurut Menkominfo Rudiantara

Tata Cara Pemakaian UU

Masalah utama dari UU ITE ini adalah penggunaannya, seperti suami yang membobol akun facebook istrinya dan melaporkan hasil chatting mesra dengan mantannya yang menderita stroke dengan bukti print-out sebanyak 200 halaman. Mungkin ini modernisasi dimana kalau tidak senang dengan sesuatu kita langsung pikir, penjarakan saja biar jera. Kekeluargaan — yang dimana ini benar-benar keluarga — itu cara tua.

Hm, ok, mungkin bukan itu, budaya penggunaan perangkat hukum sebenarnya cukup logis, dan itu menunjukkan perkembangan yang baik dari pembunuhan-bunuh diri atau mutilasi yang biasa kita lihat dalam kasus perselingkuhan lainnya, mungkin kita perlu mensyukuri itu. Memang, bukan berarti kasus seperti ini sudah tidak ada, masih memang, dan mungkin akan terus ada. Tetapi penyalahgunaan UU dengan menggunakan si pasal karet ini tidak terlihat seperti fondasi budaya hukum yang baik.

Di Amerika Serikat misalnya, pencemaran nama baik HARUS meliputi semua elemen ini:

  • Ada pernyataan oleh seseorang;
  • pernyataan tersebut dipublikasikan (harus ada pihak ketiga);
  • pernyataan tersebut menyebabkan cidera;
  • pernyataan tersebut tidak benar; dan
  • pernyataan tersebut tidak termasuk hak istimewa.

sumber: http://injury.findlaw.com/torts-and-personal-injuries/defamation-law-the-basics.html#sthash.1y4X7gOb.dpuf

ada juga batasan seperti opini tidak bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik semua hal-hal dasar yang mungkin ada tetapi tidak pernah disosialisasikan oleh siapapun yang bertanggung jawab.

Ini membuat UU tidak bisa serta merta digunakan untuk menuntut semua hal yang dilakukan orang. Ini tidak hanya berlaku untuk UU ITE saja tetapi semua penyalahgunaan UU yang pernah ada. Mungkin perlu ada sebuah pilihan bagi pembuat kebijakan: belajar lagi hukum agar dapat membuat sebuah produk hukum yang menyeluruh atau bebaskan saja sekalian,  biarkanlah internet rimba.

NB: Untuk Para Perumus Kebijakan

Stop mencoba sensor internet, internet hanya media, sekedar kertas kosong. Kalian boleh memaksa penulis berhenti menulis, tetapi menghentikan orang untuk membaca adalah konyol. Ingat ini tidak berhasil unutk buku apa harapan kalian mau mencobanya dengan internet, sesuatu yang hampir tidak terikat memiliki bentuk fisik, makanya disebut virtual. WOI!!! Tapi, mungkin kalian memang belum mengerti dasar mekanisme internet, berhubung, ya kalian semua — ok, kebanyakan dari kalian — merupakan digital immigrant, saya paham. *pukpuk gapapakok.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *