Uber: Kisah Bocah Besar yang Berlindung di Balik Pelanggannya

Oleh Andaru Pramudito Suhud,Farhanah Faridz, dan Resa Temaputra

Uber dan Pencitraan Underdog

Uber mengeluarkan petisi untuk menyelamatkan dirinya dari amukan Dinas Perhubungan (Dishub) dan polisi. Latar belakang cerita ini adalah permasalahan legalitas usaha yang, jujur saja, masih belum terlalu jelas. Kita tahu bahwa Uber bermitra dengan Perkumpulan Perusahan Mobil Rental Indonesia (PPRI) — meskipun keharmonisan hubungan antara Uber dengan PPRI ini mungkin perlu dipertanyakan lagi — tapi yang kita belum tahu apakah uber sudah mengikuti syarat legal yang diminta oleh Pemda Jakarta misalnya.

Ada sebuah pertanyaan mengenai klaim Uber adalah bahwa 6000+ tenaga kerja akan hilang dan konsumen akan kehilangan pilihan dalam moda transportasi. Ini klaim yang berani sekali.

Petisi Uber

Mari kita kilasbalik pada kerusuhan taksi di Perancis sebagai bukti pengaruh Uber terhadap taksi konvensional dan sandingkan — untuk pemahaman konteks lokal — dengan tenaga kerja Express, Blue Bird, Putra, Gamya, Cipaganti, dan semacamnya. Uber berpotensi mengganggu sebuah industri yang menghidupi puluhan ribu tenaga kerja. Blue Bird memiliki 31.900 armada per 31 Desember 2014 sedangkan Express 10.550 armada per 2014. Ini angka yang jauh melampaui 6000+ apakah kita tidak perlu peduli dengan hal ini?

Problema sebenarnya adalah bagaimana perusahaan ini — mohon ingat bahwa Uber adalah perusahaan multinasional yang didukung dengan nilai investasi  besar (8.2 Milyar USD) — berlindung di balik semacam “victim card” seakan-akan mereka sebuah UKM yang lemah dan dizolimi oleh negara. Menggunakan alasan consumer choice dan kesejahteraan pegawai adalah, maaf, bullshit.

Seorang narasumber — yang tidak ingin disebutkan namanya — menggunakan Uber sampai 27 order tidak simpatik dengan pernyataan yang seakan-akan membela 6000+ supir. Menurutnya, perusahaan itu sendiri tidak memberikan benefit yang terlalu bagus baik bagi rekanan rental mobil. Menurutnya seorang supir menceritakan bagaimana semakin lama support  finansial rental rekanan dari Uber semakin lama semakin kecil dan dengan tarif yang ditentukan Uber sangat sulit untuk mengejar biaya operasional apalagi untung.

Setelah sedikit mencari-cari mengenai customer engagement di Twitter dengan hashtag #Ubersafe, ditemukan penggunaan gimmick yang digunakan sepertinya disiapkan untuk mobil dengan kursi supir di sebelah kiri, ckck, lupa melokalisasi konten adalah tanda tidak peduli dengan konsumen lokal, gitu kan ya?

GimmickEh, gimana? Siapa yang nyetirin siapa? (Sumber:Twitter.com)

Namun, perlu dicurigai juga bahwa ada permainan di belakang pelarangan Uber ini. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub, Sigit Irfansyah, mengatakan bahwa tidak dibutuhkan tambahan armada taksi yang semakin oversupply. Sedangkan, setahun sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan adanya kekurangan 50% armada ideal di Jakarta. Bagaimana kuota ini dapat tertutup dalam setahun, padahal dua pemain terbesar nasional Express dan Blue Bird hanya dapat menambah kurang lebih 2000 dan 7500 armada masing-masing, itupun untuk cakupan nasional. Mengingat negara kita memang penuh inkonsistensi, mungkin kelalaian humas, ataukah konspirasi? entahlah.

Budaya Ignoramus Konsumen

Apapun alasannya, yang tidak bisa dimaafkan adalah orang-orang (atau bot) yang menandatangani petisi ini dan termakan dengan pencitraan Uber sebagai underdog. Budaya masyarakat yang mudah untuk latah dengan model clicktivism seperti ini serta budaya konsumen yang tidak peduli dengan product knowledge semakin mengukuhkan bahwa perusahaan dapat memperdayai konsumen mereka sendiri karena konsumen tidak terlalu tahu (produk maupun jasa) apa yang mereka konsumsi.

Penggunaan petisi oleh korporasi untuk meminta dukungan konsumen ikut menuntut pemerintah bisa jadi hal baru dan terasa begitu membingungkan. Selama ini, berbagai petisi yang tersebar di aneka platform biasanya dilakukan untuk kepentingan masyarakat bersama (bukan pengusaha) dengan skalanya masing-masing. Sepertinya isi petisi tersebut menyampuradukkan posisi pengguna internet sebagai masyarakat sipil dan sebagai konsumen. Berbeda dengan korporasi tembakau yang bermain halus dalam meminta dukungan publik, Uber memilih berdiri di panggung sendiri dan berorasi langsung. Kita sudah lihat clicktivism menggunakan petisi berhasil di Indonesia untuk menaikkan sebuah isu kepermukaan dan meningkatkan awareness, tetapi masih banyak kebingungan perihal isu apa yang sebenarnya ingin diangkat oleh Uber di sini.

Sesungguhnya, yang perlu dilindungi bukan 6000+ supir — yang sebenarnya pegawai rental juga — tetapi para pelanggan yang “kehilangan pilihan dalam moda transportasi.” Para pelanggan dengan kartu kredit mereka yang membayar langsung kepada sebuah perusahaan asing tanpa badan hukum lokal yang mungkin tidak membayar pajak yang berarti tidak membantu perputaran uang dengan membuang uang mereka ke San Fransisco. Kemungkinan para pelanggan yang diajak untuk mengiba ini juga tidak paham dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka dengan mengklik petisi tersebut: meningkatkan angka valuasi user base yang lebih tinggi untuk dilaporkan kepada investornya.

 

Sedikit Pembelaan Untuk Uber

Ok, harus diakui bahwa konsep Uber sebenarnya cukup menarik, meskipun mungkin disruptionnya tidak sesukses Gojek misalnya. Pada dasarnya pelanggan Uber menyewa mobil rental untuk keperluan point-to-point. Lupakan UU no 22 Tahun 2009! Rekanan Uber (yang tidak memiliki masalah legalitas badan hukum) dapat dikategorikan sebagai mobil rental biasa dan Uber sebagai software mediator, yang menyediakan platform sewa-menyewa jangka pendek sekaligus payment gateway praktis antara pengguna dengan supir (pegawai rental) yang diberikan kebebasan dalam menentukan kapan dan dimana mereka mendapatkan pelanggan.

Ok Uber, saya tunggu biaya konsultasi saya. Invoice menyusul.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *