Startup: Don Quixote Ekonomi Indonesia*

Keterpukauan Indonesia dengan hal-hal berbau digital sudah di level yang “menarik”, setelah 1000startupdigital Indonesia, TNI pun ikut serta dalam meluncurkan hackathon. Institusi yang kedua paling tertutup setelah BIN — karena menyangkut pertahanan dan keamanan negara — mencoba membuka diri yang kemungkinan besar hanya untuk terlihat relevan. Ada hero delusion — tidak beda dengan yang dialami Don Quixote — bahwa sektor digital dapat menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Iklan 1000startup digitalpun mencoba menjaring anak-anak muda yang ambisius dan penuh harapan — dan oportunis tentunya. Idenya adalah bahwa permasalahan Indonesia dapat diselesaikan dengan beberapa baris kode. Lagi-lagi, “menarik”.

Jika delusi Don Quixote disokong oleh Sancho Panza maka startup disokong oleh negara. Negara seakan menutup mata terhadap digital divide yang nyata ada. Bukan hanya divide dalam akses tetapi juga literasi, menurut qz.com 56% dari pengguna facebook di Indonesia mengatakan tidak sedang menggunakan internet. Apabila ada 93 juta pengguna internet di Indonesia lebih dari 50 juta dari mereka yang tidak menyadari perbuatan mereka, dan para hero startup — para techies dan simpatisan techies — berdelusi bahwa kehadiran mereka akan membuat segalanya lebih baik, bahwa semua orang seconnected dirinya.

Ok, lalu bagaimana dengan mereka yang mengaku terliterasi secara digital? Saut Situmorang yang dikenakan UU ITE pasal 27 — sebuah pasal yang seharusnya tidak ada — menuntut facebook untuk bersikap karena menurut hematnya korban UU ITE mayoritas adalah pengguna facebook.

Argumennya adalah karena dia adalah customer maka Facebook perlu prihatin kepada korban-korban seperti dirinya, di sini klaim bahwa seorang memiliki literasi secara digital terbukti sekedar klaim. Poin utama adalah seorang customer adalah orang yang membayarkal sejumlah uang untuk barang/jasa. Menurut kamus :

one that purchases a commodity or service

atau

Nomina (n)
orang yang membeli (menggunakan dsb) barang (surat kabar dsb) secara tetap

Jadi, bagaimanakah seseorang yang menggunakan platform gratis dapat mengklaim dirinya sebagai customer? Antara ia kurang paham konsep customer atau ia melihat Facebook sebagai entitas yg berbeda, setara negara mungkin?

Facebook adalah platform gratis berbasis online — bagi kalian yang bagian dari digital divide yang lain — dan untuk menuntut mereka atas hal-hal yang berada diluar jurisdiksinya adalah, sekurang-kurangnya, konyol. Lagi-lagi gajah di pelupuk mata, isu yang digembar-gemborkan internasional seperti net neutrality, facebook dan google sebagai big brother, piratebay seakan mudah terangkat ke permukaan dan dibahas agar semua orang merasa relevan; bagian dari global village yang dinamakan internet. Isu-isu seperti “kecurangan” Telkom atau “ketidak adilan” harga paket internet menjadi seakan remeh dan mudah terlupakan.

Kebisingan di taraf global membungkam hal-hal yang penting di level nasional dan sepertinya kita senang berdelusi bahwa semua masalah kita dapat diselesaikan secara digital. Kalau pemahaman masyarakat mengenai internet belum tuntas, dan peresebaran akses belum merata, apakah dengan melompat ke arah pembangunan aplikasi dan usaha berbasis teknologi merupakan keharusan?

Kalau pertanyaannya apakah baik dan menaikkan daya saing? ya mungkin. Tapi, semoga negara yang mendorong delusi para “hero” ini siap menampung ribuan anak muda yang tidak siap gagal dalam mendaki bukit untuk menggapai sepotong kue ekonomi; karena menurut forbes 9 dari 10 startup memiliki kemungkinan tinggi untuk gagal.

910

Mungkin ini didasari pendidikan kolektif kita untuk selalu menjadi pengguna. Sekolah dasar tidak mengajari kita spreadsheet, kita diajari excel itupun bukan pada pengunaan formula tetapi tata letak menu, software yang digunakan selalu proprietary yang mewajibkan siswanya terbiasa menggunakan bajakan untuk dapan mempelajari software tersebut sendiri karena memang waktu di institusi pendidikan tidak cukup untuk benar-benar paham. Dipasangkan dengan cerita sukses Jobs, Gates, dan Zuckerberg yang seakan-akan zero to hero, kita menerkam maju tanpa pengetahuan riil tentang sektor yang ingin dibangun — karena belum pernah ada percontohan. Begini kita mau membangun ekosistem digital? Mungkin anak-anak muda ambisius ini sekedar kelinci percobaan.

Hufft.

Intinya adalah ini: kita perlu memikirkan lagi prioritas dalam menumbuhkembangkan potensi anak muda, bagaimana harapan buta dengan data setengah matang punya potensi membahayakan. Kita perlu tau dimana posisi dan kekuatan kita, introspeksi. Karena kalau kita terus sekedar mencoba menjadi relevan dan melompati syarat dasar pembangunan (pendidikan, infrastruktur, knowledge transfer) kita hanya akan menjadi negara hipster dengan SDM yang hanya bisa mengkonsumsi bukan produksi.

*Tulisan ini adalah versi mentah dari yang pernah dipublikasikan di situs youthproactive.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *