Sisi Lain E-voting

Selama ini, e-voting dalam sebuah pemilihan sering kali dilihat sebagai solusi pengganti cara manual dikarenakan kegunaan yang dimilikinya. Di antara manfaat yang lazim disinggung, yaitu bahwa e-voting lebih cepat, lebih efisien dan akurat ketimbang pemilihan cara manual.

Selama penulis melakukan penelitian lapangan di lima delapan daerah yang telah mengadopsi e-voting dalam Pilkades, kesimpulan seperti itu tak terhindarkan. Tak terkecuali, dalam kasus daerah yang belakangan penulis teliti, yakni Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di daerah itu, penulis menemukan bahwa hasil pemilihan di 32 desa dapat diketahui sekitar 30 menit sampai 1 jam setelah TPS ditutup. Di samping itu, karena alat untuk pemilihan dengan e-voting dapat digunakan berkali-kali, maka biayanya menjadi lebih efisien ketimbang sebelumnya yang menggunakan kertas suara.

Argumen yang paling meyakinkan lagi ialah bahwa metode e-voting jauh lebih akurat ketimbang metode manual. Akurasi itu nampak pada tidak adanya suara tidak sah seperti di cara mencoblos. Jika dengan mencoblos menyebabkan terbukanya ruang untuk sebuah suara menjadi tidak sah, sebaliknya dengan cara e-voting.

Tak hanya itu, ketika suara dihitung pun akurasinya sangat bisa diandalkan. Sebaliknya, cara menghitung manual dapat menyebabkan ketidakakuratan. Hal itu dikarenakan bisa saja bila panitia pemilihan memihak kepada salah satu calon, maka lubang pilihan yang dapat merugikan calon yang didukung oleh panitia ditutup oleh jari panitia ketika penghitungan. Tujuannya ialah minimal panitia tersebut berhasil untuk tidak menambah suara lawan dari calon yang dia dukung.

Apakah keakuratan hanya berguna sejauh nilai keakuratan itu sendiri? Jawabannya tidak. Keakuratan dalam sebuah pemilihan sedikit banyak berdampak juga terhadap kepercayaan calon dan pemilih terhadap hasil pemilihan. Penulis mendapatkan informasi menarik soal itu. Di Kabupaten Batang Hari, tidak ada satupun desa yang digugat hasil Pilkadesnya ke pengadilan. Sebaliknya, terjadi gugatan terhadap hasil Pilkades di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedua kabupaten itu letaknya berdekatan dengan Kabupaten Batang Hari. Hemat kata, teknologi e-voting di Pilkades juga memiliki manfaat untuk menekan terjadinya sengketa dan konflik yang berkaitan dengan ketepatan hasil.

Temuan yang paling menarik adalah bahwa tanpa disadari penggunaan e-voting dalam Pilkades di Kabupaten Batang Hari sangat berguna untuk meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki E-KTP. Bagaimana penjelasannya? Kuncinya adalah karena syarat wajib untuk memilih dalam Pilkades e-voting adalah E-KTP. Dengan begitu, maka langsung atau tidak syarat itu mendorong orang yang belum memilikinya agar sesegera mungkin memiliki.

Apalagi untuk event seperti Pilkades yang sangat erat dengan pemilih, maka dengan sukarela calon pemilih yang belum punya E-KTP datang ke tempat pembuatan E-KTP. Lebih menarik lagi, selain pemilih, calon kepala desa dan tim suksesnya menjadi penggerak berbondong-bondongnya warga merekam E-KTP. Pasalnya, para calon dan timnya tentu tidak mau kehilangan suara karena syarat ini sehingga mereka rajin mengingatkan pemilih yang belum punya E-KTP.

Ternyata, e-voting dapat menjadi solusi yang bersifat soft ketimbang apa yang dilakukan Kemendagri sebelumnya terkait tujuan tercapainya target jumlah warga yang melakukan perekaman E-KTP. Kemendagri sempat menelurkan kebijakan yang mewajibkan setiap penduduk punya E-KTP paling lambat 30 September 2016. Meskipun belakangan diakui sendiri oleh Kemendagri bahwa kebijakan itu hanya sebuah cara saja, akan tetapi dampaknya adalah hal itu sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Oleh sebab itu, sebuah hal positif apabila Mendagri membuat kebijakan di mana mendukung apabila ada daerah yang mau menerapkan e-voting dalam Pilkades di daerah masing-masing? Tujuannya adalah untuk mendapatkan sederet kegunaan dari adopsi e-voting dalam Pilkades seperti diuraikan di atas.

Mendagri sendiri sebenarnya telah menunjukkan ketertarikannya terhadap e-voting. Dalam beberapa kesempatan, beliau menyampaikan bahwa ada rencana penggunaan e-voting, bahkan dalam lingkup yang lebih besar dari Pilkades, yakni Pilkada atau bahkan Pilleg dan Pilpres. Menurut penulis, bisa saja Mendagri memulai dari minimal mendorong daerah-daerah yang ingin menerapkan e-voting dalam Pilkades di daerah masing-masing. Meski belum mewajibkan, adanya sinyal dukungan seperti itu dari seorang Mendagri akan sangat penting pengaruhnya untuk meyakinkan sepenuhnya para kepala darah yang sudah punya ‘setengah’ keinginan mengadopsi e-voting.

Hal lain yang tak kalah pentingnya yakni memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang telah berhasil mengadopsi e-voting dalam Pilkades mereka. Jika sebelumnya sudah ada seperti e-government awards, maka menarik juga jika ada seperti e-voting awards. Apabila hal itu positif dan sangat baik untuk memperbaiki dan menutupi kelemahan dari Pilkades manual, mengapa tidak?

 

 

* Penulis adalah Direktur Center for Development and Political Studies (CDPS) dan dosen FISIP UI.

Tulisan ini merupakan repost dari artikel yang dibagikan kepada kami oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

 

Sumber:
Benoist, Anrig, dan Jacquet-Chiffelle 2007, 29
Oostven dan van den Besselaar 2004, 73

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *