Ilusi Digital dan Kesiapan E-government Indonesia

E-GOVERNMENT!!! F-YEAH!!! eh, gimana? Internet di Indonesia belum merata?

Jadi tadinya ada kegembiraan kecil di hati saya yang naif ini, bahwa pengelola negara berganti, dan tebaran harapan mengenai pengelolaan berbasis internet (e-government) yang terdengar begitu high tech dan modern terealisasi — yang sebenarnya sudah dilakukan oleh UKP4 [http://www.ukp.go.id/] dengan program opengov [http://opengovindonesia.org/keterbukaan/] mereka sejak 2011. Tapi tempelkan huruf vokal di depan kata apapun maka akan jadi keren, misal: A-Team, Ipod, E-Cash, U-Boat,O-Face. Ada yang janggal, ah, yasudahlah.

Kita begitu mengagungkan dunia yang nirkabel digital ini dan mensahkan semua yang teknologis ini sebagai pencapaian termutakhir manusia, maka maklum bahwa kita terangsang — atau mungkin lebih cocok disebut e-reksi– pada kansa bahwa kita bisa menyelesaikan tetekbengek birokratis tanpa harus meninggalkan rumah tanpa perlu pakai dalaman. Tapi tunggu dulu, kalo memang kita dapat meninggalkan celana dalam kita terlipat rapih dalam almari sembari melaporkan pajak kenapa tidak? Ini jenius! Bisa hemat laundry tau!? Kenapa kamu mempertanyakan kehendak pemimpin agung kita?

*ehem. Kenyataannya adalah penetrasi internet masih sekitar ¼ dari total penduduk kita ini artinya hanya ¼ penduduk kita bisa menggunakan fasilitas e-government ini, meninggalkan ¾ lainnya masih dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya kita melewati langkah penting karena dibutakan oleh jargon-jargon keren.

“Menurut Jokowi, e-government, dari budgeting, procurement, audit, purchasing, cash flow management system bisa dilakukan. ‘Tinggal saya pencet tab bisa kelihatan semuanya. Panggil saja programmer, bisa dan sudah dilakukan,’ kata dia dalam debat calon presiden dan wakilnya, Senin malam 9 Juni 2014.” [tautan: http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/11/ini-e-goverment-jokowi-untuk-transparansi]

Waduh, maaf nih ya , kalau kita membicarakan beberapa kota di jawa dan Bali mungkin akan relevan tetapi untuk dapat menjalankan e-government yang holistik, er, menyeluruh, belum sekarang. Fokus sebenarnya bukan hanya pada implementasinya tetapi lebih pada sistem pendukungnya, yakni fasilitas jaringan fiber optik (FO) dan bandwith yang memadai. Saat ini sistem FO hanya meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT; Maluku dan Papua masih gelap. Padahal kebutuhan transparansi akan jauh lebih dibutuhkan oleh daerah-daerah yang produksi tinggi tetapi penghasilan rendah, ah, yang mana!?, daerah penghasil bahan baku energi dan mineral, seperti Bontang [pada tahun 2011 tingkat pengangguran mencapai 7% sumber: http://bontangkota.bps.go.id/index.php] salah satunya. Datanya ga jelas! Nah, semakin alasan bagus untuk memprioritaskan e-government yang terbuka di daerah-daerah serupa! Gimana? Ya membangun infrasruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.

Ini membawa kita pada sebuah “konklusi yaiyalah” yang isinya tentu saja mendukung penuh sebuah ide e-government yang harus didukung pemerataan infrastruktur akses informasi dan komunikasi. Sudah waktunya kita berhenti membicarakan pemerataan ekonomi makro dan membicarakan pemerataan akses terhadap kesempatan melalui pemerataan akses informasi komunikasi. #horeinternetmurahdancepat

Ini akan sangat ironis, bahkan tragis jika dalam 1 tahun ke depan tidak terjadi perubahan signifikan dalam infrastruktur TIK ini, mengingat legitimasi kemenangan pengelola kita banyak sekali dibantu oleh komunitas digital.

Untuk pemaparan yang lebih akademis cek:

[http://www.apjii.or.id/v2/upload/Laporan/Profil%20Internet%20Indonesia%202012%20%28INDONESIA%29.pdf]

[https://citizenlab.org/2013/10/igf2013-pemaparan-infrastruktur-dan-tata-kelola-internet-di-indonesia/]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *