E-voting atau Coblos Elektronik

Kita harus memulai menggunakkan bahasa Indonesia dalam masa transisi teknologi ini. Pemakaian e-KTP harus diubah menjadi KTP-el, mengikuti semangat surel yang sudah begitu nyaman di kuping dan mata kita.

Oh, ya benar, surel tidak pernah jadi digunakan siapapun. Persetan lokalisasi yang dipaksakan.

Ok, jadi… E-voting.

Kalau menurut Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT “Semua logika yang ada di pemilu konvensional dapat diaplikasikan melalui e-voting “, ya, sebenarnya hampir semua kerja administratif dapat diaplikasikan dalam bentuk software: billing, akuntansi, sistem absensi, pengarsipan, pencatatan, bahkan autentikasi tanpa banyak masalah jadi e-voting tidak menjadi kasus spesial di sini.

Yang menjadi spesial adalah efisiensi dan efektivitas waktu yang ditawarkan sistem ini yang kemudian berujung memangkas biaya dan berujung pada perdamaian nusantara, karena perdamaian nusantara dipengaruhi budget dan spending nasional, serta belimbing.

Omong-omong belimbing, permasalahan terbesar dari e-voting di indonesia adalah bagaimana undang-undang mendefinisikan pemilu, penggunaan kata coblos dan contreng menjadikan penggunaan sistem e-voting sulit diterapkan kecuali dengan permohonan ke MK — ini bisa panjang tapi kita situs teknologi bukan politik jadi yaudah sampai situ aja.

Sebaliknya, secara teknologi sistem ini mudah diterapkan, hanya butuh layar sentuh, thin client, alat autentikasi, dan aplikasi e-voting. Skalabilitas dari teknologi ini pun sederhana, untuk populasi yang padat jumlah thin cilent tinggal ditambahkan, untuk perbandingan IA-ITB mengakomodir 3000 orang di gedung PLN Jakarta dalam jangka waktu 30 menit.

Caveat terbesar dalam penggunaan sistem ini adalah problema sumber daya manusianya. Karena dapat dilakukan offline, kecil kemungkinan bahwa data dapat diretas, tetapi apabila developer software tersebut memasang fitur jahat seperti petikan kode yang beraksi sebagai worm misalnya, memodifikasi data voting untuk kepentingan seseorang.

Kecuali, tentunya, jika mengikuti jejak Australia Capital Territory (ACT) yang membuka kode software e-voting (download disini) mereka. Sekumpulan developer dapat menginisiasikan sistem pengawasan sipil mereka sendiri sehingga kemungkinan seperti memasukan kode deredam. Namun dalam kelihaian strateginy, ACT merupakan satu-satunya daerah administrasi yang menggunakan e-voting di Australia karena… entahlah kenapa, tetapi ini bukti bahwa membuka kode tidak mengkompromikan hasil pemungutan suara mereka sejak 2001.

Kembali ke ranah lokal, masalah yang banyak muncul dari beberapa LSM, perludem misalnya, mengkhawatirkan siapa yang menyimpan alat pemungutan suaranya. Pertanyaan bagus. Dengan carut marutnya kerjasama antar lembaga pemerintahan akan selalu saling melemparkan tanggung jawab dan berebut kewenangan. Sekarang pun BPPT (yang menyediakan teknologinya) dan KPU (yang menyelenggarakan pemilu) masih belum membicarakan perihal pelaksanaannya. Pokoknya yang satu bilang “bagus kok” yang satu bilang “mana buktinya?” , yang satu bilang “ini buktinya” yang lain menutup mata dan telinga sambil berteriak-teriak “ga mempan, ga mempan.”

Untuk lebih banyak tentang e-voting dapat dibaca di sini

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.