Buah Pikiran dari ID IGF: Ada Apa di Balik Layanan Gratis?

Pada 15 November lalu, kami mendapat kesempatan memoderasi perbincangan menarik mengenai apa yang ada di balik layanan gratis dengan narasumber Sri Saraswati (BPPT), Meutya Hafid (Komisi 1 DPR RI), M Imam Nashiruddin (Komisioner, BRTI). Pada dasarnya, kita berhasil mengumpulkan hacker, hustler, dan hipster dunia administrasi negara. Oh dan Enda Nasution (Sebangsa.com) sebagai perwakilan swasta sekaligus representasi layanan gratis juga turut hadir meramaikan perbincangan tersebut.

Ga terlalu penting sih, biar tau aja. Namun, untuk klarifikasi artikel ini terinspirasi dari perbincangan di atas, mohon maaf apabila tidak mengutip siapa-siapa karena jujur sudah lupa siapa yang berkata apa.

Premis dasarnya adalah ini: layanan gratis selalu mencari cara untuk merugikan pelanggannya karena kalau tidak bayar maka kamulah produknya, layanan gratis adalah penjahat terselubung yang mengintai search bar dan tombol like yang akan satu hari nanti menguasai dunia. Lalu, pertanyaan dasar, apakah itu layanan gratis?

Untuk mempermudah, baiknya kita mendefinisikan layanan gratis sebagai “layanan yang tidak mengambil keuntungan langsung dari jasa yang ditawarkan”.

oh-yes-its-free-istock

Tentang Gratis

Facebook, Twitter, Path, Instagram, Whatsapp, Telegram, Snapchat, Instagram, Google, dll, dll… Tentu saja. Top of mind bukan?

Tapi bagaimana dengan detik.com, tribunnews, kaskus, tebak gambar, tahu bulat… sebangsa? Bukankah mereka juga gratis?

Jadi, kenapa kita begitu cepat menuding bahwa perusahaan-perusahaan asing berbasis digital adalah momok jahat yang dapat menghancurkan moral bangsa dalam satu klik? Belajar dari grup telkom yang memblokir netflix pada bulan Januari hanya untuk meluncurkan iFlix (IndiHome) dan Hooq (Telkomsel) pada bulan April mungkin ada hubungan dengan tidak dilibatkannya pihak lokal. Asumsi lain adalah karena kita berusaha mendukung proteksionisme terhadap “karya-karya anak bangsa” meskipun salah satu wali ke-anak-bangsa-an tersebut sudah diisi dengan insinyur-insinyur Asia Selatan dan didanai salah satu firma modal ventura terbesar di dunia. Mungkin yang paling ketara adalah isu tax evasion sehingga semua perusahaan-perusahaan global ini tidak seharusnya memiliki tempat di Indonesia. Bagi yang sedikit tech savvy ada juga isu privasi data di tangan asing.

screenshot_20161203_174400He eh.. Privasi...

 

Privasi data… di Indonesia? Di negara di mana orang dengan sukarela — atau tidak — mengunggah scan KTPnya ke internet secara publik atau menyerahkannya kepada “organisasi kerelawanan” yang dibangun perusahaan konsultan politik? Ya, tempat di mana message pribadi facebook, pemaparan pengakuan almarhum, dan curhatan dalam bentuk email pribadi dapat digunakan untuk menuntut seseorang? Yang tidak peduli data pribadi yang dibagikan kepada aplikasi tercintanya bocor? Terserah.

Tapi pada kenyataannya isu itulah yang diprioritaskan untuk tahun 2017, RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi sebagaimana diutarakan oleh Meutya Hafid. Benar memang, data penting, karena data dan fakta adalah dua hal yang tidak mudah ditemukan di Indonesia. Pun ada, masyarakat perlu membayar. Bahkan data sensus sekali pun — sebuah dataset yang bahkan datanya berasal dari masyarakat sendiri. Jadi — mengutip bebas Sri Saraswati — data menjadi bernilai karena datanya jarang meskipun dikumpulkan dan diolah institusi milik negara sekalipun. Namun, untuk pertimbangan, bahkan Enda Nasution sendiri mengatakan bahwa perusahaan layanan gratis sebagai pihak pengumpul data berhak untuk melakukan apapun dengan data yang dikumpulkan, apa yang kita bagikan pada aplikasi-aplikasi “gratis” ini digunakan — atau tidak — tergantung sebatas apa yang mereka pegang sebagai moral dan etika masing-masing.

Argumen Untuk Para Pengumpul Data

Kata.ai perusahaan lanjutan dari yesboss, contohnya, memahami ini. Dengan ketiadaannya NLP (natural language processing) lokal berbahasa Indonesia mereka mendalami data ini dengan menggunakan data yang mereka miliki — yang diasumsikan dikumpulkan selama yesboss beroperasi — dan mengolahnya kembali menjadi produk yang dijual kembali ke perusahaan-perusahaan besar sebagai layanan chatbot. Ini berpotensi mahal (beneran ini mahal, seorang rekan pernah mengundang mereka untuk presentasi). Dan, tidak ada masalah sama sekali dengan hal ini (ini opini).

Untuk mendapatkan hasil penelusuran terbaik, google membutuhkan data penelusuran bertahun-tahun yang kita masukkan; untuk menunjukkan jalan terbaik Waze menggunakan data penggunanya untuk tahu kapan harus lewat jalan tikus atau kapan tidak melewati jalan buntu; untuk menemukan jodoh terbaik OkCupid mengumpulkan dan mengolah profil penggunanya menggunakan statistik; Facebook menawarkan informasi yang relevan kepada kita berdasarkan interaksi kita dengan teman-teman kita. Apakah kita pernah menjadi setidak nyaman itu dengan proses inovasi tersebut hingga menghapus akun kita sendiri?

Mengacu pada hal-hal ini xenophobia kita terhadap piranti lunak buatan asing menjadi tidak berdasar karena darimanapun asal aplikasinya, nasib kita tidak akan beda. Di samping itu, SDM kita sendiri belum mencukupi untuk bersaing dan bermain-main dengan program negara bullshit untuk menjadi entrepeneur merupakan hal yang justru berpontensi lebih menciderai daripada membantu.

Selama tidak dimulai dari institusi pendidikan formal/non-formal, mungkin kita tidak pernah akan ada kesempatan untuk bersaing. Mungkin kita memang senang menyalahkan hal-hal eksternal, bahwa kita harus melawan dan memberangus entitas-entitas asing agar masyarakat tidak dapat melihat apa itu produk berbasis teknologi yang sesungguhnya bagus sehingga tidak perlu menghabis-habiskan dana untuk meningkatkan mutu SDM atau berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang yang dianggap potensial. Maksudnya, mencetak 1000 perusahaan tanpa memodali perusahaan-perusahaan tersebut dengan fasilitas, pendidikan, bandwidth, akses, maupun pemahaman sepertinya ya sia-sia. Ya kan?

Konflik Vertikal VS Konflik Batin

Ada semacam imbalance of power memang apabila membahas mereka (asing) vs kita (Indonesia) bahwa apabila dibiarkan kita hanya akan menjadi kuli tanpa transfer knowledge yang berarti — sebagaimana terjadi di sektor migas. Ini meninggalkan perusahaan-perusahaan lokal tidak mampu bersaing karena regulasi yang mengatur hal-hal seperti ini kurang jelas, atau jelas tapi tidak disosialisasikan dengan baik, atau disosialisasikan tapi tidak ada yang peduli atau … Pada dasarnya regulasi yang menaungi ekosistem usaha berbasis teknologi perlu diperhatikan; kenapa kita begitu terobsesi pada peta jalan yang spesifik e-commerce padahal industri digital bukan hanya itu. Apakah proyeksi kita memang sekedar mencetak sebanyak-banyaknya pedagang online saja? Jadi inovasi tidak penting dan kita akan terus menggenjot untuk menjadi negara dunia ketiga yang senang sekali belanja?

Tetapi, di sini harus ada argumen bahwa bila sebuah negara membuka pintunya terhadap internet global, konsekuensinya adalah informasi akan mengucur secara deras dan berpotensi menjadi tsunami informasi yang mengandung fakta, spekulasi, opini, misinformasi, dan disinformasi. Literasi digital dan pemahaman yang mendalam tentang ekosistem yang relatif baru ini mungkin solusi utama untuk kita dapat bertahan dan mungkin suatu saat mendominasi industri ini (ngarep). Pemblokiran hanya akan menghambat proses belajar dan jujur saja membawa kita jauh terbelakang. Sedihnya, sampai detik ini, Reddit masih diblokir oleh berbagai ISP, padahal memiliki subsection programming yang cukup bagus untuk belajar dan berdiskusi.

Ter-be-la-kang.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *