Barcode Media: Cap Halal dan SNI Versi Pers

Kini hoax sejamak Indomart dan Alfamart di kota dan kabupaten. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain, seperti Amerika Serikat. Kondisi paling standar di mana hoax populer adalah ketika situasi politik sedang panas, entah oleh pemilihan presiden atau gubernur ibukota. Hoax makin lincah beredar dengan adanya internet. Social media, group messaging, sampai berita jadi panggung empuk buat hoax. Melihat berita-berita palsu beredar dan menyebar secepat gojek, Dewan Pers mengeluarkan sertifikasi bagi media pers berupa barcode media.

Sumber: buzzfeed.com

Mengutip Antara:

Maraknya media, terutama media online yang tidak sedikit di antaranya justru menyebarkan berita palsu (hoax) bahkan menyebarkan paham radikal, membuat Dewan Pers merasa perlu bersikap untuk menjelaskan kepada publik bahwa tidak semua media itu merupakan media pers, salah satunya dengan menerapkan barcode. “Nantinya yang mendapat barcode hanya media cetak atau online yang tercatat sebagai perusahaan pers yang standarisasinya sesuai ketentuan yang ada di Dewan Pers. Untuk yang nonpers, ya terserah itu bukan urusan kami,” kata Imam.

Bagi sebagian pihak, sekilas barcode ini tampak seperti paracetamol bagi demam hoax ini. Sistem ini mensyaratkan media pers untuk memiliki standar perusahaan pers, kode etik jurnalistik, standar perlindungan profesi wartawan, dan standar kompetensi wartawan. Menurut Dewan Pers, salah satu latar belakang kebijakan ini pun adalah adanya 44.000-an media pers abal-abal (media pers yang tidak memenuhi standar jurnalistik yang benar).

Basis barcode bersandar pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Namun pertanyaannya, apakah media pers yang tersertifikasi oleh Dewan Pers sudah pasti bebas hoax? Sebaliknya, apakah media pers yang tidak tersertifikasi lebih rawan hoax?

Di mana posisi media alternatif?

Jawabannya belum tentu, menurut Kristian Ginting, seorang jurnalis anggota Serikat Pekerja Media dan Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) di diskusi terbuka “Barcode Media, Bredel Gaya Baru?” yang diadakan Kamis, 26 Januari 2017 di LBH Jakarta. Berdasarkan studi perbandingannya soal pers di Filipina dan Indonesia, justru hoax banyak juga diangkat oleh media-media mainstream (besar) yang resmi. Ini menjadi problematis karena di iklim jurnalistik sekarang banyak media alternatif yang menjalankan standar jurnalistik dengan baik namun belum tentu tersertifikasi dalam standar Dewan Pers.

Sumber: indeksberita.com

 

Di Amerika Serikat pada akhir 1920-an, ketika mogul media William Hearst membeli koran-koran besar pada masanya dan membuat koran-koran tersebut mulai mempraktikan yellow journalism, media yang jadinya besar ini pun malah kerap mencetak berita yang menyalahi kaidah jurnalisme. Fakta ini menjadi bukti bahwa media pers yang berada di bawah perusahaan besar (atau media mainstream) bukan berarti mengamalkan asas-asas jurnalistik yang baik.

Selain media alternatif, jurnalis warga yang belum memiliki mekanisme yang baik pun turut terancam. Seperti yang disampaikan oleh Donny BU dari ICT Watch, bahwa barcode justru akan makin menyudutkan posisi jurnalis warga. Ia juga menambahkan bahwa barcode tidaklah sakral sehingga bukan tidak mungkin akan muncul barcode-barcode lainnya.

Efek Barcode terhadap Kebebasan Berekspresi

Tindak lanjut dari sistem barcode berupa blokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi kekhawatiran lain. Ini disampaikan oleh Muhamad Heychael, Direktur Remotivi, bahwa barcode media tak akan mampu mengatasi hoax. Menurutnya, hoax yang merajalela saat ini bukanlah soal sertifikasi media pers semata, melainkan soal kondisi masyarakat yang tidak kritis dalam konsumsi media. Hoax efek plasebo juga ia katakan memiliki yang berbahaya. Artinya, masyarakat yang membaca berita bukan lagi untuk mencari mana yang benar, namun hanya akan memilih berita yang sesuai dengan apa yang ia yakini. Tak peduli lagi apakah media tersebut bersertifikasi pers atau tidak. Maka, barcode media pun bukan solusi ampuh untuk akar masalah yang satu ini.

Pembatasan akses terhadap narasumber dengan adanya barcode media pun menjadi satu kekhawatiran yang disampaikan oleh salah satu jurnalis yang hadir di diskusi. Apakah sistem ini akan dimanfaatkan oleh sejumlah instansi pemerintahan atau perusahaan yang hendak menjadi target liputan? Misalnya saja, suatu lembaga akan mengeluarkan kebijakan tak akan melayani liputan atau pertanyaan wartawan yang medianya tidak punya barcode.

Media literasi dan budaya kritis tentu menjadi jawaban paling dasar, namun memang bukan solusi instan. Kebiasaan dan budaya bukan hal yang dibangun sehari-dua hari. Pada akhirnya, Dewan Pers bisa saja mengeluarkan sertifikasi optikal berupa barcode, namun maraknya hoax dan masyarakat yang mudah terprovokasi tidak dapat dipindai semudah belanjaan di kasir swalayan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *