3 Resolusi buat Negara soal Tata Kelola Internet Indonesia

Selamat tahun baru, selamat 2015, selamat menikmati internet yang masih sama saja lambatnya, selamat menggali kantong lebih dalam untuk biaya internet!

Kami memang tidak punya resolusi personal (paling tidak, tak menuliskannya di sini) untuk tahun baru ini. Jadi, izinkanlah kami membantu para pengelola negara yang baru menjabat beberapa bulan ini mencatat tiga resolusi penting soal tata kelola internet kita. Tentu saja tiga hal ini bukan PR baru yang kami buat-buat untuk mengisi sisa liburan tahun baru yang sendu ini. Tiga hal ini sudah menjadi PR sejak presiden-presiden sebelumnya, menteri-menteri Kominfo sebelumnya. Berikut tiga resolusi terkait tata kelola internet Indonesia yang wajib jadi resolusi negara untuk dibenahi.

1. Semua Bisa Online

Ada 75% penduduk Indonesia yang tidak mengakses internet. Tiga per empat penduduk yang tidak akan nyambung dengan anda ketika membahas soal Bekasi yang di-bully atau video terbaru Syahrini dan DijahYellow di Instagram. Tiga per empat yang mungkin dapat giliran listrik menyala saja sudah bersyukur. Segala bahasan teknologi canggih apa pun menjadi tidak relevan jika dibahas dalam konteks nasional. Yang sudah online itu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan — sebut kota-kota besar lainnya, bukan Indonesia. Maka, sebelum melempar wacana e-government terlalu tinggi sampai-sampai tidak mendarat lagi, alangkah baiknya jika ketimpangan ini diperbaiki terlebih dahulu lewat pengadaan infrastruktur dan pengenalan terhadap internet. Pengelola negara pun sudah sepatutnya mulai membenahi aturan-aturan terhadap penyedia layanan internet (ISP), termasuk soal harga, kesesuaian harga dan layanan yang diberikan (apalagi salah satu ISP sepertinya menaikkan harga nyaris setiap bulan dengan kualitas data internet yang makin merosot saja). Dan ya, apa ISP masih mau jadi parasit dengan beriklan di konten orang lain? Ini pun harusnya jadi perhatian pemerintah.

050510

2. Tak Ada Lagi Asal Blokir

Suatu hari, Kementerian Komunikasi dan Informasi kita punya temuan yang mereka anggap “baik”. Mereka menerapkan Trust+ sebagai sebuah sistem yang memberikan informasi berupa database domain maupun URL. Database ini berguna sebagai rujukan penyaringan akses pengguna internet. Mana saja situs-situs yang dianggap perlu sensor dan mana saja yang tidak (lebih banyak situs di daftar layak sensor daripada yang tidak). Celakanya, sistem ini epic fail. Salah sensor situs (banyak situs kesehatan yang dikategorikan pornografi karena dalam situs terdapat kata “alat kelamin” misalnya) dan sistem yang cenderung tidak terbuka hanya beberapa buktinya. Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk hal tersebut jadi terasa seperti menyimpan uang kertas di api unggun. Edukasi akan selalu lebih efektif daripada larangan. Karena situs yang diblokir akan selalu bisa ditembus dengan berbagai trik teknis, sementara edukasi soal penggunaan internet yang baik sejak dini adalah membentuk pilihan-pilihan dengan tanggung jawab.

3. Perlindungan akan Kebebasan Berekspresi

Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah ancaman paling besar bagi para pengguna internet, lebih tepatnya lagi terhadap kebebasan berekspresi. Kasus Florence yang ditahan karena menuliskan hal-hal buruk soal kota Yogyakarta di Path masih cukup segar di ingatan kita. Florence cuma satu dari banyak korban pasal yang isinya “melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Masih ingat kasus Prita Mulyasari dan Benny Handoko (@benhan)? Kebijakan-kebijakan semacam ini sudah terbukti mengancam keamanan para pengguna internet yang punya hak mengekspresikan pendapatnya. Beberapa korban pasal ini bahkan trauma untuk kembali menulis di Twitter atau blog.

Kini kita hanya bisa menanti apa yang akan para pengelola negara lakukan terkait tata kelola internet Indonesia. Jadi, sudah selayaknya 2015 menjadi tahun resmi mengucapkan “selamat tinggal” terhadap ancaman-ancaman dalam sebuah infrastruktur yang pada dasarnya merupakan salah satu hak asasi manusia. Seperti yang diucapkan oleh penemu World Wide Web (WWW), Tim Berners-Lee, “Sudah saatnya menganggap internet sebagai hak asasi manusia. Artinya, menjamin akses yang dapat dijangkau oleh semua, memastikan paket internet bersih dari kepentingan komersil dan politik, dan melindungi privasi dan kebebasan para penggunanya di mana pun mereka berada.”

 

 

Sumber foto:  theguardian.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *